Anda Mencari Konsultan ISO 9001 Murah di Gianyar Kami Solusinya Hubungi : 0857 1027 2813 konsultaniso9001.net adalah Jasa Konsultan ISO 9001, Consultant ISO 14001, Konsultan ISO 22000, OHSAS 18001, Penyusunan Dokumen CSMS-K3LL, K3, ISO/TS 16949,Dll yang BERANI memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK GUARANTEE ( Tanpa Terkecuali ) yang tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai Konsultan ISO dan HSE TERBAIK dan BERPENGALAMAN kami siap membantu perusahaan bapak dan ibu dalam membangun sistem manajemen ISO dan HSE dengan pendekatan yang sistematis tanpa ribet dengan tujuan bagaimana sistem ISO tersebut bisa bermanfaat bagi perkembangan perusahaan serta menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan perusahaan.

Konsultan ISO 9001 Murah di Gianyar Melalui berbagai TRAINING ISO yang diselenggarakan menggunakan Metode Accelerated Learning, sehingga Karyawan Dipacu untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat menerapkan Sistem ini dengan Baik Nantinya. Konsultan ISO 9001 Murah di Gianyar

Tag :
Konsultan ISO 9001 | Konsultan ISO 9001 Murah di Gianyar

Jasa Konsultasi ISO 9001 Terbaik dan Berpengalaman di Takalar

Jasa Konsultasi ISO 9001 Terbaik dan Berpengalaman di Takalar | Hubungi : 0857 1027 2813 PT Bintang Solusi Utama adalah Jasa Konsultan ISO 9001, Consultant ISO 14001, Konsultan ISO 22000, OHSAS 18001, Penyusunan Dokumen CSMS-K3LL, K3, ISO/TS 16949,Dll yang BERANI memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK GUARANTEE ( Tanpa Terkecuali ) yang tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai Konsultan ISO dan HSE TERBAIK dan BERPENGALAMAN kami siap membantu perusahaan bapak dan ibu dalam membangun sistem manajemen ISO dan HSE dengan pendekatan yang sistematis tanpa ribet dengan tujuan bagaimana sistem ISO tersebut bisa bermanfaat bagi perkembangan perusahaan serta menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan perusahaan. Jasa Konsultasi ISO 9001 Terbaik dan Berpengalaman di Takalar

Berbagai cara untuk dapat meraup banyak suara telah dilakukan oleh para calon anggota legislatif (caleg) menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang. Salah satunya dengan cara menyulap sebanyak 2 pos keamanan lingkungan (Poskamling) yang ada di dua desa, di sekitar Kawasan Obyek Wisata Candi Borobudur menjadi posko pemenangan Caleg Nomor 1 di Kabupaten Magelang, Sariyan dari PDI Perjuangan.

Berbagai cara untuk dapat meraup banyak suara telah dilakukan oleh para calon anggota legislatif (caleg) menjelang pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang. Salah satunya dengan cara menyulap sebanyak 2 pos keamanan lingkungan (Poskamling) yang ada di dua desa, di sekitar Kawasan Obyek Wisata Candi Borobudur menjadi posko pemenangan Caleg Nomor 1 di Kabupaten Magelang, Sariyan dari PDI Perjuangan.

Kedua poskamling di Kecamatan Borobudur yang telah disulap oleh caleg PDI P itu adalah poskamling yang ada di Dusun Tanjungsari, Desa Tanjugsari dan poskamling yang ada Dusun Beder, Desa Ngadiharjo.

di kedua poskamling yang sudah warnanya berubah menjadi merah itu telah terpasang baliho besar berukuran sekitar 1 meter x 5 meter berwarna merah. Di situ kedua poskamling terdapat tulisan "Posko Pasukan Banteng Berdikari" dengan dibubuhkan masing-masing nama dusun setempat.

Kemudian terpampang beberapa nama dan foto tokoh PDI P yaitu; foto Presiden Soekarno, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Jokowi dan Ganjar Pranowo. Foto dan tokoh yang paling besar adalah foto Sariyan, caleg dari PDI P Kabupaten Magelang yang berada disebelah paling kiri baliho.

Petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Borobudur M. Aziz telah menjelaskan temuan adanya poskamling yang disulap menjadi pos pencalegan adalah terjadi sepekan lalu. Dirinya telah mendapatkan laporan dari dua orang tokoh partai pesaingnya yaitu dari PPP dan PKB.

Kemudian, dirinya juga memanggil kedua aparat desa di dua wilayah yang terdapat poskamling yang disulap jadi pos caleg itu. Di Desa Tanjungsari, panwascam memanggil dan mengklarifikasi M. Arifin yang juga merupakan kepala desa setempat.

"Dari hasil keterangan kadesnya telah didapati info bahwa poskamling yang ada di Dusun Tanjungsari juga merupakan poskamling milik desa yang berdiri di atas tanah bengkok desa," ungkapnya.

Aziz juga menambahkan, langkah pemanggilan dan klarifikasi itu dilakukan karena sesuai dengan aturan alih fungsi dari poskamling menjadi posko caleg ini telah melanggar tiga aturan KPU. Ketiga aturan itu adalah Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) Peraturan KPU 15 Tahun 2013 tentang larangan fasilitas umum digunakan untuk kampanye dan Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang APK dan zona kampanye.

"Besok rencana kita surati KPU Kabupaten Magelang dan Panwas Kabupaten Magelang. Kemudian membuat rekomendasi ke KPU melalui Panwas Kabupaten Magelang dan akan direkomondasikan ke Satpol PP untuk dilakukan penertiban," ungkapnya.

saco-indonesia.com, Adobe mengumumkan hal yang mungkin mengejutkan pelaku industri desain dan kreatif. Paket software Creative Suite yang berisi sejumlah aplikasi grafis, desain, dan video, di masa mendatang hanya akan tersedia secara "berlangganan" melalui layanan Creative Cloud dari Adobe.

Saco-Indonesia.com - Adobe mengumumkan hal yang mungkin mengejutkan pelaku industri desain dan kreatif. Paket software Creative Suite yang berisi sejumlah aplikasi grafis, desain, dan video, di masa mendatang hanya akan tersedia secara "berlangganan" melalui layanan Creative Cloud dari Adobe.

Ini berarti, Creative Suite 6 (CS 6) adalah edisi terakhir yang bisa dibeli dalam bentuk paket installer dengan harga flat (perpetual licensing).

Di masa depan, pengguna Photoshop, Premiere, Illustrator dan lain-lain harus membayar biaya bulanan sebesar 30 dollar AS untuk mengakses salah satu software, atau 50 dollar AS untuk mengakses seluruh paket suite dengan jumlah yang sama seperti dalam CS6 Master Collection.

Layanan Creative Cloud sendiri sudah diperkenalkan sejak 2012 lalu dan sejauh ini berhasil mengumpulkan sekitar setengah juta pelanggan.

Anti-pembajakan?


Langkah Adobe ini disinyalir berkaitan dengan upaya pencegahan pembajakan software, dikarenakan paket software dalam Creative Cloud harus berkomunikasi dengan server tiap kali dijalankan. Sehingga, sangat sulit diakses untuk pengguna yang memperoleh software dengan cara ilegal.

CEO Adobe Shantanu Narayen mengakui bahwa pihaknya akan diuntungkan jika bisa menekan angka pembajakan, dengan memindahkan paket software Adobe sepenuhnya ke platform cloud. Kendati berbasis cloud, Narayen mengatakan bahwa paket software Creative Cloud masih bisa berjalan tanpa koneksi internet karena tetap ter-install secara lokal di komputer pengguna.

"Hal tersebut memungkinkan kami memberi tawaran berbeda di pasar negara berkembang yang berbeda-beda pula, tanpa harus khawatir dengan grey market," ujarnya dalam konferensi tahunan Max di Los Angeles, Senin (6/4/2013), seperti dikutip dari Mashable.

Walau berpotensi mengurangi angka software ilegal, Adobe juga mengatakan bahwa pembajakan bukanlah faktor utama yang mendorong perusahaan mengambil keputusan ini.

Model berlangganan disebut lebih bersahabat dengan konsumen yang tidak bisa menjangkau harga paket Creative Suite tradisional. Harga paket Creative Suite Adobe memang bisa mencapai kisaran Rp 20 juta untuk seri Master Collection.

Insinyur Adobe pun lebih mudah menyalurkan update lewat penggunaan aplikasi dengan model berlangganan.

 
Sumber:Kompas.com
Editor: Liwon Maulana
 
 
 

 

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
Todd Heisler/The New York Times

Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”

Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Artikel lainnya »