ISO 9001 Training Courses

Anda Mencari Layanan Jasa Konsultan ISO 9001 Berpengalaman di Ponorogo Kami Solusinya Hubungi : 0857 1027 2813 konsultaniso9001.net adalah Jasa Konsultan ISO 9001, Consultant ISO 14001, Konsultan ISO 22000, OHSAS 18001, Penyusunan Dokumen CSMS-K3LL, K3, ISO/TS 16949,Dll yang BERANI memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK GUARANTEE ( Tanpa Terkecuali ) yang tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai Konsultan ISO dan HSE TERBAIK dan BERPENGALAMAN kami siap membantu perusahaan bapak dan ibu dalam membangun sistem manajemen ISO dan HSE dengan pendekatan yang sistematis tanpa ribet dengan tujuan bagaimana sistem ISO tersebut bisa bermanfaat bagi perkembangan perusahaan serta menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan perusahaan.

Layanan Jasa Konsultan ISO 9001 Berpengalaman di Ponorogo Melalui berbagai TRAINING ISO yang diselenggarakan menggunakan Metode Accelerated Learning, sehingga Karyawan Dipacu untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat menerapkan Sistem ini dengan Baik Nantinya. Layanan Jasa Konsultan ISO 9001 Berpengalaman di Ponorogo

Tag :
Konsultan ISO 9001 | Layanan Jasa Konsultan ISO 9001 Berpengalaman di Ponorogo

Sertifikasi ISO Terbaik dan Berpengalaman di Lima Puluh Kota

Sertifikasi ISO Terbaik dan Berpengalaman di Lima Puluh Kota | Hubungi : 0857 1027 2813 PT Bintang Solusi Utama adalah Jasa Konsultan ISO 9001, Consultant ISO 14001, Konsultan ISO 22000, OHSAS 18001, Penyusunan Dokumen CSMS-K3LL, K3, ISO/TS 16949,Dll yang BERANI memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK GUARANTEE ( Tanpa Terkecuali ) yang tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai Konsultan ISO dan HSE TERBAIK dan BERPENGALAMAN kami siap membantu perusahaan bapak dan ibu dalam membangun sistem manajemen ISO dan HSE dengan pendekatan yang sistematis tanpa ribet dengan tujuan bagaimana sistem ISO tersebut bisa bermanfaat bagi perkembangan perusahaan serta menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan perusahaan. Sertifikasi ISO Terbaik dan Berpengalaman di Lima Puluh Kota

Anak kecil bukan orang dewasa berukuran mini.

Saco-Indonesia.com - Anak kecil bukan orang dewasa berukuran mini. Dengan kepribadian dan dunia yang khas, orangtua harus memasuki dunia anak-anak untuk memahami dan mengenal siapa diri mereka. Dengan memasuki dunia anak, para orangtua akan lebih mengetahui dan menghargai berbagai kelebihan serta kekurangan anak.

Menurut psikologTika Bisono, orang tua perlu memahami dan mengenal dunia anak mereka untuk mengembangkan pola asuh yang demokratis.

"Nantinya pola asuh akan lebih demokratis. Tidak ada pemaksaan antar anak dan orangtua," kata psikolog Tika Bisono, Sabtu (27/4/2013) di Jakarta.

Pola asuh demokratis memungkinkan orangtua dan anak saling menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan dirinya. Pola asuh demokratis, papar Tika, memprioritaskan kepentingan anak, tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka.

Orang tua seperti ini bersikap rasional dan selalu mendasari tindakannya pada pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak. Mereka tidak berharap lebih pada kemampuan yang dimiliki anak. Orang tua demokratis  juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih. Mereka juga membebaskan anak dalam memutuskan suatu tindakan. Apabila hendak menasehati, orangtua demokratis selalu melakukannya dengan pendekatan yang hangat.

Pola asuh demokratis cocok diterapkan pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini anak mulai mampu memilih apa yang diminati. Anak juga tertarik pada hal baru, dan cenderung bosan pada sesuatu yang monoton. Yang lebih penting, menurut Tika, anak mulai faham hal yang bersifat konseptual seperti hak dan kewajiban.

"Demokratis mengharuskan orangtua memberi alasan logis pada tiap aturan yang diberikan, jadi tidak asal suruh. Pola asuh demokratis memungkinkan anak bebas tapi tetap bisa bertanggungjawab," kata Tika.

Dengan kebebasan yang ada, pola asuh demokratis memungkinkan anak dan orangtua berekspresi terkait keadaan di sekelilingnya. Sehingga, orangtua harus memperhatikan dengan tepat kapan ekspresi dan mood anak berubah. Perubahan mood akan menentukan cara berkomunikasi antar orangtua dan anak, sehingga menjadi lebih efektif.

 

Editor :Liwon Maulana
Sumber:http://health.kompas.com/read/2013/04/29/15433449/Pentingnya.Pola.Asuh.Demokratis.p ada.Anak

Saddan Mohamad Raisan yang berusia (17) tahun salah satu siswa di Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Cemani, Solo, Jawa Tengah hanyut dibawa air, saat berenang di sungai, Selasa (11/3) kemarin sore. Meski sudah dilakukan pencarian, siswa yang juga tinggal di dalam ponpes tersebut hingga malam tadi belum ditemukan.

Saddan Mohamad Raisan yang berusia (17) tahun salah satu siswa di Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Cemani, Solo, Jawa Tengah hanyut dibawa air, saat berenang di sungai, Selasa (11/3) kemarin sore. Meski sudah dilakukan pencarian, siswa yang juga tinggal di dalam ponpes tersebut hingga malam tadi belum ditemukan.

Humas tim Basarnas Surakarta Yohan Tri Anggoro juga mengatakan, sebelum hanyut Raisan bersama 2 orang temannya berenang dari bawah jembatan di dekat Ponpes Al Mukmin Ngruki.

"Sekitar jam 15.30 WIB, 3 siswa berenang dari jembatan dekat pondok Al Mukmin Ngruki. Dua siswa bisa berenang, tapi yang 1 ternyata belum bisa, akhirnya hanyut terbawa arus," ujar Yohan.

Menurut Yohan, arus sungai cukup dalam dan deras, setelah Selasa sore terjadi hujan lebat. Saat ini pihaknya bersama tim SAR sedang berupaya untuk dapat mencari keberadaan korban.

"Sementara malam ini kami melakukan penyanggongan di 3 titik. Tim pertama menunggu di Jembatan Dawung, kedua di daerah Plalan dan ketiga di Nusupan," pungkasnya.

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

The bottle Mr. Sokolin famously broke was a 1787 Château Margaux, which was said to have belonged to Thomas Jefferson. Mr. Sokolin had been hoping to sell it for $519,750.

Artikel lainnya »