Training 5S

Anda Mencari Layanan Jasa Konsultan ISO 9001 Murah di Magelang Kami Solusinya Hubungi : 0857 1027 2813 konsultaniso9001.net adalah Jasa Konsultan ISO 9001, Consultant ISO 14001, Konsultan ISO 22000, OHSAS 18001, Penyusunan Dokumen CSMS-K3LL, K3, ISO/TS 16949,Dll yang BERANI memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK GUARANTEE ( Tanpa Terkecuali ) yang tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai Konsultan ISO dan HSE TERBAIK dan BERPENGALAMAN kami siap membantu perusahaan bapak dan ibu dalam membangun sistem manajemen ISO dan HSE dengan pendekatan yang sistematis tanpa ribet dengan tujuan bagaimana sistem ISO tersebut bisa bermanfaat bagi perkembangan perusahaan serta menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan perusahaan.

Layanan Jasa Konsultan ISO 9001 Murah di Magelang Melalui berbagai TRAINING ISO yang diselenggarakan menggunakan Metode Accelerated Learning, sehingga Karyawan Dipacu untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat menerapkan Sistem ini dengan Baik Nantinya. Layanan Jasa Konsultan ISO 9001 Murah di Magelang

Tag :
Konsultan ISO 9001 | Layanan Jasa Konsultan ISO 9001 Murah di Magelang

Jasa Konsultasi ISO 9001 Terbaik dan Berpengalaman di Takalar

Jasa Konsultasi ISO 9001 Terbaik dan Berpengalaman di Takalar | Hubungi : 0857 1027 2813 PT Bintang Solusi Utama adalah Jasa Konsultan ISO 9001, Consultant ISO 14001, Konsultan ISO 22000, OHSAS 18001, Penyusunan Dokumen CSMS-K3LL, K3, ISO/TS 16949,Dll yang BERANI memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK GUARANTEE ( Tanpa Terkecuali ) yang tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai Konsultan ISO dan HSE TERBAIK dan BERPENGALAMAN kami siap membantu perusahaan bapak dan ibu dalam membangun sistem manajemen ISO dan HSE dengan pendekatan yang sistematis tanpa ribet dengan tujuan bagaimana sistem ISO tersebut bisa bermanfaat bagi perkembangan perusahaan serta menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan perusahaan. Jasa Konsultasi ISO 9001 Terbaik dan Berpengalaman di Takalar

BANDUNG, Saco-Indonesia.com — Perda atau Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung salah satunya mengatur biaya paksa sebesar Rp 1 juta bagi pembeli di zona merah, mulai diberlakukan 2 Februari 2014.

BANDUNG, Saco-Indonesia.com — Perda atau Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung salah satunya mengatur biaya paksa sebesar Rp 1 juta bagi pembeli di zona merah, mulai diberlakukan 2 Februari 2014.

Begitu juga denda Rp 1 juta untuk PKL ada di Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan, diberlakukan mulai 2 Februari 2014. Namun, sampai Senin (3/2/2014), belum ada yang terjaring dan terkena sanksi tersebut.

Padahal, masih ada pedagang yang berjualan mencuri-curi kesempatan di saat petugas lengah. Pedagang yang nekat berjualan, ketika ditanya alasannya, enggan berkomentar dan langsung menghindar.

Beberapa pedagang memilih menawarkan dagangan di depan pertokoan Kings, Jalan Kepatihan, dan berdiri di tangga sehingga ketika ada petugas, mereka beralasan tidak sedang berjualan di zona merah.

Ira, warga Antapani, mengaku takut membeli barang di PKL karena takut terkena sanksi Rp 1 juta. "Daripada didenda Rp 1 juta, tak akan membeli, tapi apakah aturan ini akan terus ditegakkan atau hanya hangat-hangat kotoran ayam," kata Ira setengah bertanya.

Menyamar
Menanggapi masih adanya transaksi di zona merah, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku terus mencari cara terbaik untuk menegakkan Perda dengan keterbatasan personel yang ada.

"Jika masih ada yang bandel harus ditindak, kami tidak akan berhenti dan tidak akan menyerah untuk membersihkan zona merah dari PKL," ujar Ridwan.

Ridwan mengakui, masih ada kekurangan dalam penegakan aturan dan kekurangan yang terjadi di lapangan harus dibenahi.

Menurut Ridwan, penempatan meja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menindak pelanggar di Jalan Kepatihan yang semula di depan Yogya Kepatihan harus dipindahkan ke depan Kings karena banyak transaksi di sana.

"Saya semalam menyamar melihat langsung situasi di Jalan Kepatihan dan saya lihat pedagang saat ada petugas lari ke sebuah gang dan berkelit sebagai wilayah pribadi," ujarnya.

Modus PKL yang berlari ke gang akan ditindak sebab sudah jelas mereka berjualan di zona merah. Jika masuk gang, bukan berarti bebas hukum.

Perlu waktu
Ditemui secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu mengatakan, mengubah budaya dan kebiasaan warga agar tak membeli barang dari pedagang kaki lima (PKL) di zona merah memerlukan waktu.

Meski begitu, Pemkot Bandung harus tetap sabar dan konsisten menjalankan aturan tersebut hingga warga memahami dan penuh kesadaran tak melanggar aturan.

Menurut Haru, biaya paksa yang diterapkan bagi pembeli dari PKL di zona merah ini merupakan upaya positif dalam penataan PKL di Kota Bandung.

Penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2011, khususnya Pasal 24 Ayat 2 tentang biaya paksa, ini pun bukan cara mencari pendapatan asli daerah, dan juga bukan menyengsarakan PKL. "Ini ada tranformasi budaya. Jika tidak tegas, khawatir PKL kembali menjamur," ujar Haru.

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

Smp N 19 Jakarta Mengkhawatirkan dengan tipisnya lembar jawaban maka murid murid takut akan rusaknya lembar jawaban ter

Smp N 19 Jakarta

Mengkhawatirkan dengan tipisnya lembar jawaban maka murid murid  takut akan rusaknya lembar jawaban tersebut

 

Kesek SMP N 19 Jakarta menyarankan agar mencetak lembar jawaban jangan terpokus dengan satu perusahaan percetakan saja, paling tidak satu propinsi ditangani dengan satu percetakan

 

Siswa dan orang tua murid SMP N 19 jakarta sangat mengkhawatirkan dengan tipisnya kertas jawaban karena dengan tipisnya lembar jawaban dapat  atau mudah rusak sehingga mengkhawatirkan kelulusan.

Soal kebocoran lembar jawaban itu Cuma bohong belaka, sedangkan siswa tidak mengkhawatirkan dengan soal ujian tersebut karena mereka telah dibekali dengan materi-materi pelajaran dari guru dan tempat-tempat bimbel

From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.

In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.

Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.

The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.

The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.

The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.

It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.

Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.

That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.

Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.

The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.

THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”

The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.

Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.

That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.

Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.

Mr. King sang for the Drifters and found success as a solo performer with hits like “Spanish Harlem.”

Artikel lainnya »