Tempat Jasa Konsultan ISO 9001 Berpengalaman di Boven
Anda Mencari Tempat Jasa Konsultan ISO 9001 Berpengalaman di Boven Kami Solusinya Hubungi : 0857 1027 2813 konsultaniso9001.net adalah Jasa Konsultan ISO 9001, Consultant ISO 14001, Konsultan ISO 22000, OHSAS 18001, Penyusunan Dokumen CSMS-K3LL, K3, ISO/TS 16949,Dll yang BERANI memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK GUARANTEE ( Tanpa Terkecuali ) yang tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai Konsultan ISO dan HSE TERBAIK dan BERPENGALAMAN kami siap membantu perusahaan bapak dan ibu dalam membangun sistem manajemen ISO dan HSE dengan pendekatan yang sistematis tanpa ribet dengan tujuan bagaimana sistem ISO tersebut bisa bermanfaat bagi perkembangan perusahaan serta menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan perusahaan.
Tempat Jasa Konsultan ISO 9001 Berpengalaman di Boven Melalui berbagai TRAINING ISO yang diselenggarakan menggunakan Metode Accelerated Learning, sehingga Karyawan Dipacu untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dapat menerapkan Sistem ini dengan Baik Nantinya. Tempat Jasa Konsultan ISO 9001 Berpengalaman di Boven
Jasa Training ISO 9001 di Way Kanan | Hubungi : 0857 1027 2813 PT Bintang Solusi Utama adalah Jasa Konsultan ISO 9001, Consultant ISO 14001, Konsultan ISO 22000, OHSAS 18001, Penyusunan Dokumen CSMS-K3LL, K3, ISO/TS 16949,Dll yang BERANI memberikan JAMINAN KELULUSAN & MONEYBACK GUARANTEE ( Tanpa Terkecuali ) yang tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai Konsultan ISO dan HSE TERBAIK dan BERPENGALAMAN kami siap membantu perusahaan bapak dan ibu dalam membangun sistem manajemen ISO dan HSE dengan pendekatan yang sistematis tanpa ribet dengan tujuan bagaimana sistem ISO tersebut bisa bermanfaat bagi perkembangan perusahaan serta menjadi pondasi yang kuat untuk kemajuan perusahaan. Jasa Training ISO 9001 di Way Kanan
MENYENANGKAN SEMUA ORANG ??? TINDAKAN BODOH
Sebuah illustrasi :
suatu kisah ayah, anak, dan keledai yang membawa muatan bawaan mereka di atas punggungnya. Me
Sebuah illustrasi :
suatu kisah ayah, anak, dan keledai yang membawa muatan bawaan mereka di atas punggungnya. Mereka mau melakukan perjalanan menuju suatu kuil. Mereka singgah di setiap kota yang mereka temui. Di kota pertama, orang disana berkata: “Hei mereka tega sekali membebani keledai mereka seberat itu!” Mendengar perkataan itu ayahnya membawa muatan yg ada di punggung keledai dan melanjutkan perjalanan ke kota kedua.
Sesampainya di kota kedua, orang mulai berkata: “Anak yang durhaka. Dia membiarkan ayahnya memikul beban seberat itu!” Mendengar hal itu, anaknya memutuskan untuk memikul beban yang dibawa oleh ayahnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota ketiga.
Sesampainya di kota ketiga, orang disana berkata: ” Mereka tidak efektif. Keledai itu hanya dibawa tapi tidak digunakan sama sekali.” Sang anak mempersilakan ayahnya untuk menaiki keledai tersebut dan melanjutkan perjalanan ke kota keempat.
Ketika berada di kota keempat, seseorang di tempat itu berkata: ” Mengapa tidak menyewa keledai satu lagi untuk membawa barang bawaan?” Sang ayah akhirnya menyewa keledai satu lagi untuk membawa barang bawaan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka sehingga sampai ke kuil.
Sesampainya di kuil, biksu disana terheran-heran dengan mereka, ” mengapa kalian sampai membawa dua keledai dalam perjalanan kalian?” Sang ayah akhirnya kesal dan berkata,” Kami melakukan apa yang menurut semua orang adalah yang terbaik. Tetapi ketika berada di kota yang berbeda, mereka terus menerus mengomentari kondisi kami sehingga kami memposisikan kondisi sesuai dengan kemauan mereka, tapi mereka selalu mengeluh, tidak bisakah semua senang dengan kondisi yang sudah kami sesuaikan? Bahkan biksupun mengomentari kondisi kami.”
Kita sering berada pada posisi "si ayah dan anak" dalam ilustrasi diatas, Berusaha menyenangkan semua orang, Mungkinkah?
Ketika pemerintahan berjalan baik, apakah semuanya senang? tentu tidak, karena menggangu keberadaan oposisi.
Ketika Anda mampu fokus menjalankan pekerjaan anda dengan baik dan benar, apakah orang lain semuanya menilai baik? belum tentu, kolega atau bahkan atasan kita belum tentu senang karena dikhawatirkan kita meminta promosi atau kenaikan jabatan.
Ketika Auditor menjalankan fungsinya dengan baik, apakah semuanya senang? sudah pasti tidak karena mengganggu "yg lain".
Prinsip hidup itu panduan, cahaya dan nilai dalam menjalankan kehidupan. Kepercayaan diri tidak terlepas dari prinsip hidup ini. Orang yang memiliki prinsip hidup pasti memiliki kepercayaan diri, sehingga tidak pernah ragu dan khawatir akan pendapat orang lain atas apa yang dilakukannya.
Intinya, jika berada dalam posisi "si ayah dan anak" dalam ilustrasi itu, Lakukan fungsi sesuai dengan prinsip hidup. sehingga akan mudah bagi kita untuk diminta penjelasan/pertanggungjawab atas cara/sikap/tindakan kita.
''That’s it, it will be a big failure if we try to make everyone happy''
''Kunci menuju kegagalan adalah mencoba untuk menyenangkan semua orang"
ISTRI: IWAN FALS ALHAMDULILLAH SEHAT-SEHAT
JAKARTA, Saco-Indonesia.com -- Manajer sekaligus istri artis musik kawakan Iwan Fals,
Rosana, membantah kabar beredar yang men
Saco-Indonesia.com -- Manajer sekaligus istri artis musik kawakan Iwan Fals, Rosana,
membantah kabar beredar yang menyebut bahwa suaminya meninggal dunia.
(7/5/2013), gosip itu tersebar melalui broadcast message (BM). "Turut berduka
cita untuk Musisi Terbaik Kita, Bang Iwan Fals yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Putra
Medica Jakarta Selatan, pada Pukul 13.41 WIB karena serangan Jantung," begitu isi BM
Berkait dengan kabar tersebut, ketika diminta keterangannya melalui SMS,
Selasa (7/5/2013) larut malam, Rosana atau Yos, istri Iwan, mengabarkan balik bahwa Iwan baik-
baik saja. "Pasti mau nanyain keadaan Iwan ya?... alhamdulillah sehat2 aja,"
tulis Yos kepada Kompas.com.
Sementara itu, melalui akun Twitter-nya,
@iwanfals, lelaki kelahiran Jakarta, 3 September 1961 ini memberi tanggapan mengenai gosip
tersebut sejak Selasa.
"yg bener tuh sy malah dikasih air putih
& bunga warna merah jambu," isi tweet pertama Iwan tentang kabar itu,
Selasa, kira-kira pukul 10.30 WIB.
"maksudnya apa ya yg ngisuin sy
meninggal?" tulisnya 13 jam kemudian. "ya udah tak doain yg ngisuin sy itu
panjang umur, klo perlu gak mati2," sambungnya satu jam sesudahnya.
"Amin," imbuhnya satu jam setelahnya.
Editor :Maulana Lee
Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89
Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”